Meski telah membuat peta jalan (roadmap) keuangan syariah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad menilai, perlu komitmen lebih untuk melaksanakannya.
Muliaman D. Hadad mengakui, perkembangan industri keuangan syariah lebih lamban ketimbang keuangan konvensional. Makanya tak heran jika kemudian menimbulkan jurang kontribusi terhadap perekonomin nasional. “Kami melakukan evaluasi terutama untuk mencari gap, ternyata banyak. Bagaimana kami berharap mereka bisa memberikan kontribusi baik kalau sumber daya manusia payah, modal kecil. Kami identifikasi gap-gap itu kemudian kami tuangkan cara atau mengisi gap itu dalam roadmap,” kata Muliaman di sela-sela International Conference on Islamic Finance 2015, Jakarta, Kamis (12/11).
Muliaman menambahkan, meski sudah dibuat, peta jalan 2015-2019 akan terkendala di implementasinya. Untuk itu perlu komitmen kuat terhadap kerangka waktu telah dibuat. “Jadi, implementasi itu bagaimana kontrolnya. Dengan buat schedule kapan harus di deliver dan dibuat aturan-aturannya. Kami paham ini bisa tidak jalan kalau tidak komitmen dengan implementasinya.”
Sebagaimana diketahui, Pemerintah, melalui Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah mendukung keuangan syariah dengan meresmikan kampanye nasional Aku Cinta Keuangan Syariah, 14 Juni lalu di gelaran Pasar Rakyat Syariah. Baca juga:Presiden Jokowi Resmikan Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah
Saat ini, menurut Muliaman, peta jalan tersebut tengah difinalisasi Islamic Development Bank (IDB). Dia berharap, peta jalan bisa mendorong industri keuangan syariah meningkatkan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Roadmap ini mudah-mudahan memberikan kejelasan bagi pihak-pihak, stake holder, pelaku-pelaku industi keuangan. Dengan roadmap ini mudah-mudahan ada kejelasan bagi semua pihak.”
Peta Jalan Pasar Modal Syariah
Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK mengatakan, dalam roadmap, banyak program yang akan di jalankan selama tahun 2016-2017. Pihaknya akan meningkatkan baik supply maupun demand produk pasar modal syariah. Adapun caranya adalah melalui edukasi. Sebab selama ini kendala utama di sektor pasar modal adalah pemahaman masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut, pihaknya melakukan pendekatan dan dialog dengan perusahaan yang berpotensi menerbitkan sukuk.
“Kami jalin komunikasi dengan perusahaan BUMN maupun swasta. Kami lakukan diskusi agar mereka paham benefit apa yang bisa mereka peroleh dengan menerbitkan sukuk,” kata Nurhaida di kesempatan yang sama.
Dari pendekatan yang dilakukan OJK, Nurhaida mendapat gambaran bahwa perusahaan di Indonesia merasa biaya untuk terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia terbilang tinggi. Selain itu, perusahaan Indonesia merasa berat untuk melakukan keterbukaan informasi pasca listing di Bursa Efek Indonesia. Untuk itu, pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi agar kendala ini dapat teratasi.