Untuk mendorong penghimpunan dana murah lebih banyak di perbankan syariah diperlukan insentif pajak dari pemerintah.
Direktur Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dhani Gunawan Idat, mengatakan sekarang komposisi dana pihak ketiga perbankan syariah didominasi oleh dana mahal, seperti deposito. “Berbeda dengan bank konvensional yang dominasinya dana murah dari dana BUMN dan APBD, bank syariah belum bisa menjangkau itu sehingga akibatnya produk-produknya menjadi mahal,” tukasnya.
Oleh karena itu, ia mengharapkan pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada penabung bank syariah, sebagaimana yang terjadi di Malaysia yang sejak awal pengembangan industri keuangan syariah didukung dengan insentif pajak. Dhani menekankan insentif pajak tersebut pun bukan berarti penghapusan pajak, melainkan pengurangan pajak. Baca: Bangun Kepercayaan Investor, OJK Susun Strategi
“Insentif pajak bukan berarti menghapuskan pajak, tapi pengurangan diskon pajak. Misalnya untuk deposito dan tabungan kan sekarang kalau nasabah menabung di bank syariah dikenakan pajak 20 persen untuk bagi hasilnya. Nah sekarang kalau diberi diskon 50 persen, menjadi 10 persen itu akan membantu penghimpunan dana bank syariah,” papar Dhani.
Insentif pajak tersebut pun akan membuat dana perbankan syariah menjadi lebih murah. Dengan demikian, lanjut Dhani, bank syariah pun akan bisa menjual produk pembiayaan yang lebih murah, sehingga ke depannya akan bisa lebih membesarkan industri perbankan syariah. Baca: Bank Syariah Bisa Bersaing di MEA dengan Keberpihakan Pemerintah
Ia menambahkan OJK pun sudah menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah, namun keputusannya tergantung pada kebijakan pemerintah. “Saya kira kalau ada insentif itu dari pemerintah akan berpengaruh sekali mendorong perbankan syariah. Nah kalau struktur dana ini diubah juga dengan masuknya lebih banyak dana haji yang merupakan dana murah, disamping insentif pajak, saya rasa perbankan syariah akan semakin berkibar,” pungkas Dhani.