Kehadiran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan industri keuangan syariah Indonesia.
Konferensi Pers dukungan Presiden Jokowi pada Komite Nasional Keuangan Syariah. Foto: SetkabDirektur Bisnis BNI Syariah Imam Teguh Saptono, mengatakan adanya KNKS diharapkan dapat lebih mendorong publik dalam menggunakan produk dan jasa keuangan syariah. Menurutnya, hal yang bisa dilakukan adalah dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, sehingga publik terdorong untuk memindahkan dananya ke bank syariah.
“Misalkan yang gampang pajak deposito syariah dan konvensional sama, padahal naturnya beda. Yang syariah floating persis seperti deviden saham, berapa yang diterima bank itu yang dibagikan ke dalam bentuk bagi hasil deposito. Kenapa pajak deposito bank syariah 20 persen sama dengan deposito yang fixed income? Padahal yang diterima orang kalau dia naruh di deposito syariah bisa naik dan turun,” jelasnya.
Imam mengutarakan sebenarnya pelaku perbankan syariah bukan minta pelunakan, tapi same level of playing field. “Sebenarnya deposito syariah sifatnya sama dengan saham. Kalau dividen saham cuma dikasih pajak 5 persen, tidak adil kalau bank syariah pajaknya dikasih 20 persen,” tukasnya. Baca: OJK Imbau Pemerintah Beri Insentif Pajak
Ia menambahkan selama ini pelaku perbankan syariah telah menyampaikan isu tersebut kepada regulator, namun hingga kini belum ada kebijakan yang mendukung. “Kenapa tidak pernah tercapai? Karena Dirjen Pajak kena target penerimaan pajak, sementara OJK hanya bisa mengimbau. Tetapi, kalau sudah ada KNKS seharusnya sekarang bisa,” ujar Imam.
Selain isu pajak deposito syariah, lanjut Imam, dukungan lainnya yang dapat diberikan oleh KNKS berupa penempatan dana hasil emisi sukuk di bank syariah. “Masyarakat kan memilih sukuk karena ingin halal harusnya pemerintah menerbitkan sukuk dan melaksanakan proyek harus pakai bank syariah, dong,” paparnya.