Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi ruang kepada bank syariah untuk bersinergi menumbuhkan keuangan syariah.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menilai keuangan syariah merupakan benteng ekonomi umat. Ini, menurutnya, terbukti sejak tahun 1992 pertama kalinya Bank Muamalat Indonesia berdiri hingga kini bank syariah tetap tegar meskipun krisis ekonomi menerpa.
Kemudian tahun 1999 berdiri Bank Syariah Mandiri (BSM) juga menyusul Bank DKI Syariah dan bank syariah . Sehingga dharapkan para praktisi keuangan syariah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih meningkatkan sosialisasi keuangan syariah kepada masyarakat.
Saefullah menilai sistem keuangan syariah Indonesia tidak kalah dengan negara-negara terlebih lagi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang tak bisa dibendung lagi. “Melalui keuangan syariah kita jadikan Jakarta sebagain pusat bisnis syariah di Asea Tenggara,” kata Saefullah air (KSF) 2016, di Jakarta beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut dia menyampaikan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2016 total sebesar Rp 6,7 trilun. Diharapkan industri perbankan syariah menjadi bagian yang penting dalam menggerakan APBD pemerintahan provinsi Jakarta.
Oleh karena itu, kata dia, APBD tersebut disebar merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk tenaga kontrak yang berada di seluruh kelurahan DKI Jakarta dana yang digulirkan hampir Rp 5 triliun.
“Dengan gaji mereka setiap bulannya Rp 3,1 juta, mudah-mudahan menjadi ruang tersendiri bagi bank syariah. Saya berharap perbankan syariah akan pr o aktif bekerjasama dengan pemerintah DKI Jakarta. Prinsipnya, mari kita sama-sama dengan prinsip syariah mengedepankan kejujuran dan keterbukaan,” papar Saefullah.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Mulya E Siregar mengatakan OJK akan terus mensosialisasikan keuangan syariah baik itu lewat pameran dan lainnya.
Terkait kerjasama dengan pemerintah, Mulya menegaskan, bahwa kedepan akan terus bersinergi utamanya dalam upaya mendorong menyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (NPS) melalui bank syariah ).
“Pak Sekda tadi katakan bahwa gaji karyawan kontrak di kelurahan-kelurahan saja sudah UMP yakni RP 3,1 juta. Ini ruang bagi bank syariah untuk bersinergi meningkatkan market share,” pungkas Mulya.