Masih banyak proyek infrastruktur di Indonesia yang bisa dibiaya sukuk.
Kepala Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR, Kementerian Keuangan, Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan, bahwa pasar sukuk Indonesia saat ini merupakan yang terbesar di dunia.
Dwi menjelaskan, Indonesia telah menerbitkan sukuk sebesar 10,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) di pasar internasional, terbesar pertama di dunia yang disusul kawasan Timur Tengah di urutan nomor dua, sedangkan Malaysia pada urutan nomor tiga.
“Prospek sukuk Indonesia lebih besar dari Malaysia dan Timur Tengah. Di Malaysia, proyek yang dibiayai sukuk sudah habis. Sedangkan proyek infrastruktur di Indonesia yang dibiayai sukuk masih besar, peranan ekonomi jadi subtansi dalam pengembangan sukuk,” ujar Dwi dalam diskusi bertajuk “Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Indonesia”, di Auditorium Soeria Atmaja, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI), Depok, Senin (27/2).
- KNEKS Inisiasi National Halal Fair: “Penuhi Kebutuhan Ramadan dan Dorong Perekonomian Daerah”
- Bank Muamalat Resmi Ditunjuk Sebagai Bank Kustodian Syariah
- BSI Perkuat dan Permudah Akses Bagi Masyarakat, Tambah Jaringan ATM dan CRM
- Perkuat Segmen Pendidikan, Bank Muamalat Jalin Kerja Sama dengan Universitas Terbuka
Menurut Dwi, adanya penerbitan sukuk sebagai salah satu sumber pembiayaan proyek-proyek di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadikan ekonomi Indonesia berkelanjutan. Hal itu terbukti pada saat krisis ekonomi global yang disebabkan oleh subprime mortgage di AS.
Saat itu, lanjut Dwi, ekonomi Indonesia lebih stabil menghadapi krisis karena telah menerbitkan sukuk dan Surat Utang Negara (SUN). Hal ini sangat berbeda dengan saat krisis keuangan 1997-1998 yang pada saat itu pemerintah hanya bergantung pada utang luar negeri (ULN).
Dwi menjelaskan lagi, dengan menerbitkan sukuk, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan mengerjakan proyek. Berbeda dengan melalui ULN, akan terjadi intervensi asing terhadap perekonomian Indonesia. “Jadi pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja untuk negeri sendiri. Menjadi mandiri karena tidak ada yang intervensi karena term condition dari pemerintah,” tegas Dwi.
Sukuk Ritel SR 009
Dwi menjelaskan, untuk sukuk ritel SR 009 yang baru dibuka penawaran Senin (27/2), memiliki tenor tiga tahun, dengan nilai minimum Rp 5 juta dan maksimum Rp 5 miliar. Adapun imbalan hasil yang ditawarkan yaitu 6,9 persen (fixed) yang dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya.
Adapun keuntungan lainnya menurut Dwi, adalah pajak yang dikenakan yakni sebesar 15 persen, lebih rendah dibandingkan deposito dengan pajak yang sebesar 20 persen. Sukri SR 009 ini diyakini akan laris manis dan dengan target indikatif sekitar Rp 19 triliun yang akan digunakan untuk general financing.
Sejak diterbitkan 2008 sampai 24 Februari 2017 jumlah penerbitan sukuk mencapai Rp 592,21 T Click To Tweet“Sejak diterbitkan 2008 sampai 24 Februari 2017 jumlah penerbitan sukuk mencapai Rp 592,21 triliun. Dengan outstanding (yang belum jatuh tempo) sebesar Rp 433,77 triliun. Ini menunjukkan sukuk semakin diminati investor dalam maupun luar negeri,” ungkap Dwi.