Petugas PLN sedang beraksi di Jakarta. PLN adalah salah satu korporasi yang menerbitkan sukuk. Foto: PLN.co.idMeningkatkan volume penerbitan sukuk menjadi salah satu agenda dalam masterplan keuangan syariah.
Pasar sukuk berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pada dasarnya kebanyakan merupakan sukuk negara yang digunakan untuk membiayai proyek pemerintah. Sementara, pasar sukuk korporasi masih minim karena belum banyaknya perusahaan yang menggunakan sukuk sebagai salah satu sumber alternatif pendanaan.
Staf Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Dr. Pungky Sumadi mengakui, di sektor swasta masih sedikit yang menggunakan sukuk sebagai alternatif sumber dana. “Yang kami coba lakukan bagaimana bisa mendukung ini melalui kerjasama dengan pelaku industri dan regulator untuk mendorong pasar sukuk dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang sukuk,” katanya, dalam panel diskusi Islamic Finance Report for Indonesia yang diselenggarakan IRTI IDB, Jumat (11/3).
Menurutnya, hingga kini masih ada yang belum mengetahui instrumen sukuk sebagai alternatif sumber pendanaan. “Jadi concerned saya adalah bagaimana memperluas appetite terhadap sukuk, yang saya rasa masih kurang karena ada yang belum tahu sukuk sebagai alternatif pendanaan. Kami perlu membuat strategi agar sukuk lebih populer dan kami yakin Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) akan dapat berperan,” tukas Pungky.
KNKS telah diputuskan pembentukannya pada awal 2016, yang komitenya akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini pembentukan KNKS secara resmi masih dalam proses penyusunan peraturan presiden. Melalui KNKS itulah diharapkan terjadi sinergi antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri.
Bappenas: Banyak yang belum tahu sukuk bisa jadi alternatif pendanaan korporasi Click To TweetDalam Indonesia Islamic Finance Report, pangsa pasar sukuk korporasi Indonesia tercatat masih di bawah satu persen dari total sukuk korporasi global, atau hanya sebesar 176 juta dolar AS. Mayoritas sukuk korporasi dunia didominasi oleh Arab Saudi dan Malaysia, yang persentasenya sekira 80 persen dengan total penerbitan mencapai lebih dari 26 miliar dolar AS.