Koperasi Dituntut Mampu Menjawab Kesenjangan Sosial

Filosofi sistem koperasi menempatkan kesejahteraan bersama kepada para anggota.

Peran keberadaan koperasi di Indonesia dinilai sangat strategis dalam membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional. Apalagi sistem koperasi sudah menjadi amanah konstitusi, maka dari itu untuk menjawab problem kebangsaan yang terjadi saat ini, koperasi dituntut untuk mampu menjawab kesenjangan dan keadilan sosial.

Direktur Eksekutif Induk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah – Baitut Tamwil Muhammadiyah (KSPPS – BTM) mengatakan, hal tersebut dikarenakan filosofi sistem koperasi menempatkan kesejahteraan bersama kepada para anggotanya. Namun, peran koperasi di Indonesia masih kecil dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.

“Dalam pendapatan domestik bruto koperasi tahun ini hanya mampu berkontribusi sebesar 3 persen dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 1,7 persen. Ini artinya selama ini ada problematika dalam pengembangan dan pembangunan koperasi yang dijalankan selama ini,” katanya dalam siaran pers yang diterima MySharing, Rabu (12/7).

Untuk menjawab semua itu, lanjut dia, maka perlu restorasi koperasi perlu dilakukan. Ia pun sepakat dengan apa yang telah dilakukan para aktifis gerakan koperasi yang telah membuat road map koperasi Indonesia yang akan menjadikan jalan baru bagi pengembangan koperasi di Indonesia. “Mudah-mudahan road map itu menjadi masukan bagi stakeholder yang ada di tanah air ini dalam menelorkan kebijakan kebijakan pengembangan koperasi secara populis,” harap Agus.

Ia meyakini,  jika para stakeholder melakukan totalitas dalam pengembangan koperasi, maka pertumbuhan koperasi Indonesia akan cepat berkembang. Hal ini mengacu pada realitas yang ada, sudah banyak koperasi konvensional dan syariah berkembang dengan pesat tanpa intervensi pihak manapun.

Hal ini tidak lepas dari komitmen, fokus dan konsolidasi dalam membangun organisasi secara mandiri (self help organization). “Tekad inilah yang selama ini telah dibangun oleh koperasi syariah Muhammadiyah yang tergabung dalam BTM,” paparnya.