“Pengembangan ekonomi halal akan membantu Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” demikian diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keynote speech secara daring di acara The 7th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) belum lama ini.
Dalam momen pembukaan The 7th AIFC tersebut Sri Mulyani menjelaskan, berdasarkan Laporan pasar halal pada tahun 2022 menyebutkan, bahwa ekonomi halal dapat meningkatkan PDB (produk domestik bruto) Indonesia sebesar USD5,1 miliar per tahun melalui ekspor serta peluang investasi. Indonesia juga merupakan pasar konsumen halal terbesar di dunia dengan sekitar 230 juta penduduk Muslim.
“Kami menunjukkan potensi yang kuat dan ini merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang baik dan kredibel. Hal ini menjadikan Indonesia mempunyai peran penting dalam perekonomian halal global. Oleh karena itu, meningkatnya permintaan terhadap produk dan layanan halal serta posisi strategis Indonesia di pasar global telah memberikan potensi pertumbuhan yang pesat dan ruang pengembangan yang luas bagi perekonomian halal Indonesia,” papar Sri Mulyani.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) – Doni P. Joewono dalam acara Indonesia International Halal Lifestyle Conference and Forum (INHALIFE) 2023 di Jakarta (27/10) menekankan, bahwa industri halal bukan hanya sekedar sektor, namun dapat menjadi pintu gerbang menuju pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan.
Sedangkan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) – Teguh Dartanto dalam keterangan tertulisnya belum lama ini mengatakan, potensi industri halal nasional sangat besar, sehingga perlu dipacu, agar dapat menjadi andalan ekspor di masa depan yang mampu menopang perekonomian Indonesia.
Teguh lalu menjelaskan, mengutip data Kementerian Perindustrian, belanja umat muslim Indonesia untuk produk dan layanan halal diperkirakan naik sekitar 14,96% pada tahun 2025 yaitu sebesar USD 281,6 miliar (sekitar Rp 4.264 triliun). Proyeksi itu menjadikan Indonesia sebagai konsumen pasar halal terbesar secara global, dengan prosentase sekitar 11,34% persen dari pengeluaran belanja halal di seluruh dunia.
Namun bagaimanakah merealisasikan potensi besar industri halal di tanah air di atas, agar benar-benar bisa turut mendukung percepatan kebangkitan ekonomi Indonesia?
Potensi industri halal di Indonesia perlu terus digali
Pemerintah Indonesia sendiri sangat menyadari besarnya potensi besar industri halal didalam turut mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.
Karena itu Pemerintah baru-baru ini meluncurkan Masterplan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023 – 2029, guna semakin memperkuat industri halal di dalam negeri. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), K.H. Ma’ruf Amin, yang langsung meresmikan Masterplan Industri Halal Indonesia 2023-2029 pada acara pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta (26/10).
MPIHI merupakan masterplan industri halal sebagai referensi bersama pengembangan industri halal Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia.
Dalam aline pertama Executive Summary Masterplan Industri Halal Indonesia 2023 – 2029 tertera kalimat yang menunjukkan peran strategis industri halal di dalam pengembangan perekonomian nasional; “Perkembangan industri halal adalah salah satu jawaban atas transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi berkelanjutan dalam pengembangan paradigma baru industrialisasi di Indonesia saat ini dan mendatang”.
Penyusunan Masterplan Industri Halal Indonesia 2023-2029 ini sendiri merupakan hasil kolaborasi dari kementerian/lembaga yang merupakan anggota KNEKS, diantaranya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia, Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Keuangan, serta beberapa kementerian/lembaga lainnya di bawah koordinasi 3 Kementerian Koordinator, Bidang Perekonomian, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Dalam praktiknya berbagai kementerian/lembaga yang terkait dengan pengembangan industri halal di tanah air memang terlihat sangat concern guna mendukung kemajuan industri halal di Indonesia. Sebagai salah satu contoh adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya pada acara Indonesia Halal Industry Awards 2023 di Jakarta (23/10) mengatakan, untuk mendukung ekosistem pertumbuhan dan perkembangan industri halal nasional, Kementerian Perindustrian telah memasukkan Pemberdayaan Industri Halal sebagai bagian dari Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional tahun 2020 – 2024.
“Kami juga telah menambahkan Pemberdayaan Industri Halal dalam revisi Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015 – 2035,” tutur Agus.
Agus juga menyatakan kebijakan tersebut penting diambil untuk membantu Indonesia dalam rangka mempertahankan posisinya sebagai pemimpin ekonomi syariah global, yang dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan positif.
“Merujuk pada The State of the Global Islamic Economy Report 2022, Indonesia menempati urutan ke-2 Tahun 2022 pada sektor makanan halal setelah sebelumnya berada pada peringkat ke-4 Tahun 2021,” imbuhnya.
Pada sektor modest fashion, lanjut Agus, Indonesia tetap berada pada peringkat ke-3 sepanjang tahun 2021-2022, sementara pada sektor farmasi Indonesia mengalami penurunan, dari peringkat ke-6 di tahun 2021 menjadi peringkat ke-9 di tahun 2022. “Namun bila dilihat secara keseluruhan indikator ekonomi syariah Indonesia tetap menduduki peringkat ke-4 dunia selama tahun 2021-2022” ujar Agus.
Kemenperin sendiri hingga akhir tahun 2023, pihaknya telah melatih sebanyak 940 orang penyelia halal serta 154 orang auditor halal. Selain itu, Kemenperin menargetkan memberikan fasilitasi sertifikasi halal kepada 2000 industri. Kemenperin juga telah membangun 17 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang sudah terakreditasi; sehingga dapat melayani masyarakat dari Aceh hingga Ambon.
Sementara itu Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) – Didi Sumedi saat menjadi pembicara kunci pada Seminar ‘Halal Nararative To Boost Sustainable Export of Indonesia Halal Products’ yang digelar KNEKS dalam event Trade Expo Indonesia (TEI) 2023 di ICE BSD City, Tangerang (21/10) menjelaskan, bahwa Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan tengah fokus untuk mendorong peningkatan pemasaran bagi produk-produk halal Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri.
“Untuk itu, pemerintah terus menggali potensi industri halal Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk halal Indonesia,” jelas Didi Sumedi.
Didi dalam momen seminar tersebut lalu menegaskan, “Kita harus terus menyamakan pemahaman kita semua mengenai potensi industri halal Indonesia serta sebagai sarana diplomasi ekonomi untuk peningkatan ekspor produk halal Indonesia. Secara ekosistem, Indonesia juga mampu mengembangkan produk halal.”
Sedangkan Deputi Gubernur Bank Indonesia – Doni P. Joewono, masih dalam momen Indonesia International Halal Lifestyle Conference and Forum 2023, dia menekankan tiga strategi untuk mempercepat pengembangan industri halal di Indonesia.
“Pertama, digitalisasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir membentuk ekosistem digital yang mendorong pertumbuhan eksyar melalui platform online. Kedua, pentingnya perencanaan yang efektif dan lengkap bagi bisnis halal didukung ketersediaan informasi dan data yang akurat. Strategi terakhir adalah sinergi dan kolaborasi didukung seluruh pihak terkait baik pemerintah, pelaku usaha syariah serta berbagai elemen masyarakat yang berkepentingan mendorong perkembangan industri halal Indonesia ke depan,” papar Doni.
Pengamat ekonomi syariah – Agustianto Mingka yang juga Presiden Direktur Iqtishad Consulting mengungkapkan, bahwa industri halal di Indonesia memang sangat berpotensi untuk bisa mendukung kebangkitan kembali ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19.
“Kenapa industri halal sangat bisa untuk membangkitkan ekonomi Indonesia? Karena prospek industri halal di Indonesia sangat bagus, terlebih dengan didukung posisi Indonesia sebagai salah satu pusat halal dunia saat ini,” kata Agustianto.
Bahkan menurut Agustianto, industri halal bukan hanya bisa mendukung kebangkitan ekonomi Indonesia, namun industri halal malah bisa membuat Indonesia menjadi Negara yang maju ekonominya.
“Pengembangan industri halal terutama di sektor fashion Muslim, pariwisata syariah, makanan halal, dan juga obat-obatan halal, memang sudah cukup bagus selama ini. Hanya saja, saya menyarankan kepada Pemerintah maupun pihak terkait lainnya, bahwa untuk ke depannya. pengembangan industri halal ini harus lah diperluas cakupannya, yaitu harus juga berbasiskan sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan juga pertambangan. Jadi pengembangan industri halal yang berbasiskan kepada sektor riil di tanah air harus juga diperkuat. Kalau ini bisa dilakukan, maka Indonesia akan bisa menjadi negara maju,” demikian papar Agustianto.