Untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM ) mumpuni di bidang keuangan syariah, pemerintah harus melakukan tiga tahapan. Apa saja?
Mantan Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (BSM) Yuslam Fauzi menyebutkan, yang kurang dalam keuangan syariah adalah orang yang paham syariah, tapi juga paham bisnis atau di balik paham bisnis tapi juga paham syariah.
Lebih lanjut dia menjelaskan, kalau ada orang sudah lama kerja di perbankan konvensional, dia mungkin jago di sistem konvensionalnya. Tapi ketika masuk ke bank syariah atau asuransi syariah, dia bleng juga syariahnya. Atau orang lulusan pesantren dan UIN mengerti syariah dan ilmu fikih, tapi tidak mengerti bisnis perbankan syariah . “Ini nggak bisa dong, jadi pemimpin nggak bisa gitu, tapi harus paham keduanya yaitu syariah dan bisnis, ” kata Yuslam kepada MySharing ditemui di IFN Asia Forum, di Jakarta, pekan lalu.
Jika orang paham syariah dan paham bisnis syariah, Yuslam menyakini orang tersebut akan menjadi pemimpin (leader) di lembaga keuangan syariah, entah itu di perbankan syariah, asuransi syariah, multifinance syariah, dan industri keuangan syariah lainnya.
“Pemerintah, perguruan tinggi, dan industri harus bekerjasama membuat program yang dalam waktu singkat bisa menciptakan SDM mumpuni seperti itu yakni paham syariah, tapi juga paham bisnis,” tegas Yuslam.
Menurut Ketua I Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini, untuk mewujudkan SDM mumpuni di keuangan syariah, ada tiga tahapan yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, pemerintah harus menyediakan aturan standar mengenai prodi syariah atau jurusan syariah. Ini supaya semua orang menggunakan istilah prodi syariah itu kontennya sama tidak berbeda-beda.
Kedua, yakni menyeragamkan kurikulum secara umum, supaya mahasiswa lulusan dari prodi syariah di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat atau universitas lainnya kurang lebih isinya sama. Jangan sampai karena kurikulumnya tidak standar graded kelulusannya bisa beda-beda, begitu juga dengan pemahaman, kualitas serta kompetisinya. “ Itu yang tidak kita inginkan. Sekarang ini bisa terjadi begitu karena belum ada standarisasi kurikulum,” tukasnya.
Yuslam: SDM Syariah yang mumpuni adalah yang paham syariah, juga bisnis Click To TweetKetiga, adalah dukungan pemerintah. Karena menurut Yuslam, pendidikan syariah itu relatif baru, sehingga sangat dibutuhkan dukungan dari pemerintah. Diharapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenang) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan pengembangan edukasi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan SDM syariah. Misalnya, dukungan untuk dana riset, infrastruktur. “Tolong berikan perhatian pada pengembangan syariah ini, dana-dana untuk membangun infrastruktur misalnya,” tegas Yuslam.