Travel Jasa Umrah Diminta Transaksi Lewat Bank Syariah

Jika ini bisa terjadi, akan bisa mendorong pertumbuhan bank syariah Indonesia.

umrah-plus-300x200Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) menginginkan agar travel penyedia jasa umrah diwajibkan memutar dananya melalu perbankan syariah.

Keinginan tersebut akan  diwujudkan Asbisindo dalam usulan strategis yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(DSN MUI), dan regulator industri keuangan syariah lainnya.“Pembicaraan informal sudah dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait,” ujar Permana pada konferensi pers di Jakarta, Senin (21/11).

Permana menjelaskan,  jumlah masyarakat Indonesia yang melaksanakan ibadah umrah antara 800 ribu orang sampai 1 juta orang per tahun dengan biaya mencapai Rp 20 triliun. Namun demikian, pemindahan dana umrah dari bank konvensional ke bank syariah akan dilakukan secara bertahap, tidak langsung semuanya agar tidak mengganggu operasional bank induk. “Mungkin 50 persen dulu, sehingga bisa diperoleh dana sekitar Rp10 triliun. Jika ini bisa terjadi, akan bisa mendorong pertumbuhan bank syariah,” paparnya.

Melalui usulan tersebut, lanjut dia, jika nanti diterima otoritas jasa keuangan, maka seluruh transaksi dana umrah harus dilakukan melalui bank-bank syariah. “Nantinya travel penyedia jasa umrah diwajibkan memutar dananya melalui perbankan syariah,” ujar Permana.

Permana optimistis rencana penerapan tersebut tidak akan merebut pangsa pasar bank konvensional. Kewajiban bertransaksi menggunakan perbankan syariah sebelumnya memang telah diterapkan untuk urusan pengelolaan dana haji dan umrah.

Permana menyebut dalam masa transisi pengalihan dana haji dan umrah dari bank konvensional tidak mengalami kendala berarti.

“Dalam merencanakan ini, kita tidak mau industri syariah tidak memiliki justifikasi agar bank konvensional tidak komplain. Waktu itu pengalihan dana haji dari konvensional ke syariah juga dilakukan secara sukarela, tidak ada yang dirugikan dari situ,” ujarnya.

Langkah tersebut, lanjut Achmad, bertujuan untuk mendukung perkembangan industri syariah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di sektor keuangan yang akan berlaku tahun 2020, dimana sangat dibutuhkan industri perbankan syariah yang tangguh dan efisien agar Indonesia dapat menjadi tuan rumah yang unggul.

Ketua II Pengembangan Bisnis Asbisindo Imam T. Saptono mengatakan dari kewajiban pengelolaan dana haji dan umrah tersebut perbankan syariah telah merasakan manfaat pertumbuhan bisnis yang signifikan. “Ini terbukti dari pertumbuhan DPK yang melonjak 20,16 persen menjadi Rp263 triliun hingga kuartal III 2016 ini,” ujar Imam.

More Stories
BRI Syariah Terus Perluas Layanan Keuangan Syariah di Provinsi Aceh