Ada Rp100 triliun lebih dana haji.
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menggelar acara Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF) 2017.
Hajatan MES yang digelar di Menara Bank BTN, Jakarta ini bertajuk “Optimalisasi Dana Haji untuk Kemaslahatan Umat”.
Ketua Umum MES Muliaman D. Hadad, mengatakan, Indonesia tidak hanya memiliki potensi didalam perkembangan ekonomi syariah tetapi juga memiliki komitmen yang besar.
Potensi dan komitmen ini menurutnya, menjadi modal dasar bagi siapa saja pemerhati ekonomi syariah untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia.
Termasuk didalamnya, pengelolaan dana haji harus difokuskan pada perbankan syariah. Disebutkan Muliaman, dana haji yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sangat besar. “Ada Rp100 triliun lebih, mudah-mudahan bisa dioptimalkan,” kata Muliaman dalam sambutannya pada 4th IIEF MES 2017 di Menara Bank BTN, Jakarta, Rabu (29/11).
Dia berharap, dana haji yang dikelola BPKH bisa optimal sehingga bisa berperan dalam pengembangan keuangan syariah. Sebab, kata Muliaman, pengelolaan dana haji ini erat kaitannya dengan pengembangan ekonomi syariah. “Salah satu amanatnya itu, investasi harus dialokasikan pada investasi syariah,” jelasnya.
Anggota BPHK, Beny Witjaksono menyebutkan, data BPKH, dana haji saat ini sebesar Rp96 triliun. Angka ini lebih besar daripada posisi dana haji per 31 Desember 2016 yang sebesar Rp90,4 triliun. Kemudian, dana haji ini berkurang menjadi Rp89 triliun karena ada pengeluaran untuk biaya haji.
Disebutkan Beny, optimalisasi dana haji ini untuk kemaslahatan umat hanya akan terjadi jika BPKH telah memberi kontribusi terbaik dalam mencapai beberapa kondisi penting. Salah satu kondisi tersebut adalah pemanfaatan Dana Abadi Umat (DAU) yang tepat untuk bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan modal kerja produktif.
“Kalau ditambah dana abadi umat (DAU) yang sebesar Rp3 triliun, posisi akhirnya menjadi Rp92 triliun yang dikelola bank syariah,” pungkas Beny.