Basuki menilai perkembangan keuangan syariah Indonesia sudah ada pergerakan, cuma memang masih lambat, sehingga diperlukan political will pemerintah.
Hal ini menurut Basuki, karena sistem keuangan syariah ini muncul di Indonesia juga belum begitu lama, sehingga diperlukan dukungan dari berbagai lini. “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sudah membuat gebrakan yang bagus dengan program-program pengembangan keuangan syariah. Karena sekecil apapun nilai kebaikan adalah bagus. Cuma memang perlu ditingkatkan lagi,” kata Basuki kepada MySharing, saat ditemui di Jakarta, Senin (6/7).
Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim, lanjutnya, pendekatan yang harus dilakukan OJK kepada umat juga harus secara Islami. Terpenting adalah OJK harus menguasai syariah Islam secara baik dengan metode-metode penyampaiannya. Karena perlu diingat bahwa ekonomi syariah itu kaitannya dengan Al-Qur’an dan hadist.
Memang, kata Basuki, menyampaikan pemahaman halal dan haram, kadang masyarakat nggak sreg. Karena manusia itu cenderung ingin cepat kaya dan untung besar. Mungkin penyampaian pemahaman bisa dengan budaya Islam dirasa akan lebih mengena.
- Diskusi Inspiratif Rabu Hijrah: “Sinergi Pentahelik Ekonomi Syariah Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045”
- Pleno KNEKS 2024: Ekonomi Syariah Kekuatan Baru Menuju Indonesia Emas 2045
- CIMB Niaga Syariah Resmikan Pembukaan Syariah Digital Branch di Medan
- Adira Finance Syariah, Danamon Syariah & Zurich Syariah Gelar FPR2024 di Rangkasbitung
Terpenting lagi, kata Basuki, adalah political will dari pemerintah untuk mendukung pengembangan keuangan syariah Indonesia. Karena selama ini OJK sudah bergerak dengan berbagai programnya, salah satunya program Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS). Namun kalau tanpa kebijakan pemerintah, langkah OJK juga akan tersendat. “Harus ada komitmen dari pemerintah sebagai ulil amri atau pemimpin masyarakat dalam pengembangan keuangan syariah ini. Karena kalau bergerak sendiri-sendiri nggak mungkin berkembang cepat,” ujar karyawan Frisian Flag Indonesia ini.
Menurut Basuki, pemerintah selama ini belum memberikan arahan kepada masyarakat untuk beralih ke syariah, sifatnya hanya pribadi-pribadi. Mengubah paradigma itu tidak gampang, apalagi kalau tidak ada seruan dari pemerintah. “Kalau pemerintah sudah membuat kebijakan yaitu Indonesia harus berbasiskan ekonomi syariah, pasti masyarakat akan lebih berminat. Namun memang kebijakan itu harus didasari dengan persiapan yang matang,” tukasnya.