Prof. Bambang Brodjonegoro. Foto: Okezone

Ini Tiga Fokus Pengembangan Komite Nasional Keuangan Syariah!

Komite Nasional Keuangan Syariah dinilai sebagai komitmen nyata pemerintah.

Komite Nasional Keuangan Syariah telah resmi diluncurkan hari ini, Kamis (27/7/). Istana Negara menjadi saksi terbentuknya wadah koordinasi para pemangku kepentingab ekonomi keuangan syariah Indonesia. Pembentukan komite tersebut pun dinilai sebagai komitmen nyata dari pemerintah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, keberadaan Komite Nasional Keuangan Syariah dapat mendorong lahirnya inisiatif-inisiatif strategis yang komprehensif dan intergratif. Serta, memberikan dampak yang signifikan dari program-program yang sedang dan akan dicanangkan.

Namun demikian, lanjut dia, keberadaan lembaga ini tidak bermaksud untuk memimpin atau mengepalai lembaga regulator independen. Komite Nasional Keuangan Syariah lebih untuk membangun kerjasama yang lebih erat dan mendorong sinergi diantara lembaga-lembaga yang ada.

“Melalui Komite KNKS, Insya Allah pembangunan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah akan berkembang makin baik sehingga dapat memberikan kemudahan akses dan mobilitas sumber daya keuangan yang diperlukan, perluasan instrumen investasi syariah, penguatan modal, serta perbaikan sistem pendidikan ekonomi dan keuangan syariah,” ujarnya, Kamis (27/7).

Untuk mendefinisikan fungsi dan peran yang paling optimal bagi Komite Nasional Keuangan Syariah, ungkap dia, ada tiga bidang utama yang diperlukan untuk menjadi fokus pengembangan. Selain itu, tiga bidang utama itu juga bisa dipertimbangkan untuk menjadi strategi nasional pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan.

Pertama, penguatan sektor ekonomi syariah. Rantai pasokan komoditas halal merupakan potensi yang sangat besar mengingat Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia. Namun demikian, untuk dapat memanfaatkan secara optimal, langkah-langkah untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi membutuhkan satu strategi dan program implementasi yang efektif, efisien serta terintegrasi. “Penguatan sektor ekonomi syariah secara signifikan dapat memperkuat struktur perekonomian Indonesia sehingga lebih stabil dan berdaya tahan,” kata Bambang.

Kedua, peningkatan efisiensi di pasar keuangan syariah sangat penting untuk dicapai. Peningkatan kapasitas dan efisiensi pada sektor keuangan komersial syariah ini mencakup perbankan syariah, pasar modal syariah serta lembaga keuangan non-bank syariah. Sementara, sektor dana sosial keagamaan meliputi sektor zakat dan wakaf.

“Zakat dan wakaf yang berpotensi untuk memberikan akses yang jauh lebih luas kepada masyarakat pra-sejahtera agar bisa mendapatkan berbagai pelayanan selain pelayanan keuangan, seperti kesehatan dan pendidikan yang murah. Dalam kacamata makro, pengembangan sektor keuangan syariah ini akan sangat membantu untuk menurunkan tekanan fiskal secara signifikan, dalam bentuk penurunan berbagai macam subsidi Pemerintah melalui keterlibatan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan,” paparnya.

Sementara, untuk fokus bidang utama ketiga adalah berupa penguatan fungsi riset, penilaian dan edukasi. Untuk mendukung proses pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara berkesinambungan, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat mutlak diperlukan.

“Kapasitas tersebut akan dapat ditingkatkan melalui berbagai kegiatan riset berkualitas dan pelatihan, sehingga bukan hanya akses keuangan yang dapat diperluas, akan tetapi setiap manusia Indonesia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keahlian, agar dapat menjadi bagian penting dari proses pembangunan nasional,” tandas Bambang.