Bank infrastruktur syariah menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kendala pembiayaan infrastruktur di negara anggota IDB.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi upaya IDB yang mendorong negara anggotanya untuk menggenjot pembiayaan infrastruktur. Ia pun benar-benar berharap bank infrastruktur syariah dapat segera terealisasi, sehingga dapat membantu program-program strategis di negara-negara anggota IDB.
Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim tentu mempunyai harapan yang besar akan terwujudnya lembaga tersebut. Dengan pengalaman yang ada dan kerja sama dengan negara Islam lainnya, kami tentu sangat berharap dapat terlaksananya bank tersebut,” kata Wapres Jusuf Kalla, Selasa (17/5).
- Pengajuan KPR iB Hijrah Baitullah Bank Muamalat lewat Website Kprhijrah.id
- Dua Tahun Berturut-turut, Muamalat DIN Raih Reader’s Choice Best Sharia Mobile Banking
- CIMB Niaga Gelar Sustainability Masterclass, 20 Jurnalis Indonesia Siap Berkontribusi Aksi Keberlanjutan
- Kembangkan Ekosistem Pembayaran Digital, Bank Muamalat Raih Penghargaan
Sementara, Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali mengatakan, bank infrastruktur syariah merupakan institusi penting bagi negara-negara anggota IDB. “Dengan instrumen investasi dan likuiditas yang masih terbatas, kami mengharapkan bank infrastruktur syariah akan mampu menyediakan layanan bagi pembangunan infrastruktur negara anggota IDB,” ujarnya.
Ia menuturkan, dalam Spring Meeting IMF di Washington beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan RI dan Menteri Keuangan Turki pun telah sepakat membentuk sebuah tim teknis terkait pendirian bank syariah mega tersebut. “Dalam prosesnya Insya Allah tim teknis akan menyediakan laporan secepatnya ke pemerintah Indonesia dan Turki. Setelah itu kami berharap akan ada titik terang mengenai pembentukan mega bank itu,” cetus Ahmad.

