Tiga Metode Penerbitan Sukuk Negara

Dalam penerbitan sukuk negara memakai tiga metode yaitu lelang, bookbuilding dan private placement.

sukuk-ritel_20151207_142845Kepala Subdirektorat Pengembangan SBSN Kementerian Keuangan (Kemenkau), Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan, sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan standar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan juga memenuhi standar Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).

Sukuk negara ini dapat diterbitkan atau diperdagangkan di pasar perdana maupun sekunder. Penerbitan sukuk negara di pasar perdana adalah penerbitan sukuk yang dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk dapat diperdagangkan (trandable), sukuk harus dimiliki oleh pemegang sukuk dengan seluruh hak dan kewajiban dalam kepemilikan pada aset riil. “Baik aset berwujud, nilai manfaat (usufruct), jasa, dan dapat dimiliki dan dijual secara legal serta sesuai dengan kententuan syariah,” kata Dwi, di Jakarta, pekan lalu.

Menurutnya, pemindahan kepemilikan sukuk negara oleh pemegang SBSN di pasar sekunder harus mengikuti kaidah yang seuai dengan sifat akad yang digunakan pada saat penerbitan sukuk.  Ketentuan syariah ini sudah ditetapkan dalam Fatwa Nomor 68 DSN MUI tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

“Ada tiga jenis metode yang digunakan dalam penerbitan sukuk negara, yaitu lelang, bookbuilding, dan private placement,” ungkap Dwi.

Dwi menjelaskan, metode lelang sukuk negara dilakukan setiap dua minggu sekali berdasarkan annual calendar of issuance. Yang berhak melakukan lelang hanya peserta lelang SBSN yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.

Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) juga boleh mengikuti lelang, namun hanya boleh mewakili dirinya sendiri. Jadi, kalau ada pihak lain selain peserta lelang SBSN ingin mengikuti lelang harus melalui peserta lelang tersebut.

Adapun seri-seri yang dilelang dalam lelang SBSN terdiri dari seri PBS (Project Based Sukuk) dan SPNS (Islamic T-Bills). Lelang SBSN ini dilaksanakan hanya dua jam melalui sistem BI-SSSS. Pada waktu yang bersamaan, pemerintah menetapkan owner estimate atau yield yang akan digunakan sebagai harga acuan dalam rapat penentuan pemenang. Setelah itu, pemerintah dan BI akan mengadakan rapat penentuan pemenang lelang dan hasilnya akan diumumkan di website Kementerian Keuangan dan DJPPR. (Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko).

Kedua, metode bookbuilding, tidak menggunakan peserta lelang. Namun,  diterbitkan melalui agen penjual atau joint lead manager (JLM) yang ditunjuk oleh pemerintah melalui proses seleksi.

Metode bookbuilding ini digunakan dalam penerbitan sukuk negara ritel yang diterbitkan di pasar domestik dan diperuntukkan untuk investor individu serta digunakan dalam penerbitan sukuk negara di pasar international dengan  menggunakan mata uang asing.

Ketiga, metode private placement. Yakni penerbitan sukuk secara bilateral antara investor dan pemerintah. Sebagai contoh, penerbitan SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia ) antara pemerintah dalam hal ini Kemenkau dengan Kemenag sebagai pengelola dana haji Indonesia. Bisa juga antara pemerintah dengan LPS, bank, atau bahkan individu sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan tentangan private placement.

”Diharapkan terutama dari perbankan syariah atau industri keuangan syariah yang ingin melakukan private placement atau mungkin karena lelang nggak pernah dapat misalnya. Itu bisa melakukan private placement, persyaratan dan aturannya ada di website Kemenkau atau jika perlu lebih detail bisa datang ke kantor,” pungkas Dwi di hadapan para pelaku industri keuangan syariah.