Teknologi informasi merupakan infrastruktur strategis yang dapat mendorong perkembangan perbankan syariah.
Bagi bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) yang berskala kecil, investasi di teknologi informasi cukup menguras permodalan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan(OJK) mendorong pembentukan kerja sama pembiayaan dan pemasaran produk/jasa bank berbasis teknologi informasi antara BPRS, bank umum syariah (BUS), dan bank konvensional sebagai salah satu program kerja prioritas dalam Roadmap Perbankan Syariah.
Direktur Utama BPRS Patriot Syahril T Alam pun menyambut baik program kerja prioritas tersebut. “Kalau ada inisiatif dari otoritas ingin buat teknologi informasi dan jaringan bagus itu bisa memperkuat kelembagaan BPRS,” katanya. Baca: Perbankan Syariah Dituntut Tingkatkan Digitalisasi Layanan
Ia menambahkan dengan koneksi teknologi informasi antara BUS dengan BPRS, maka BPRS bisa nebeng di jaringan sesama BPRS atau ATM BUS. “Ini akan bisa menutup kelemahan BPRS terutama dalam penghimpunan dana, karena siapa saja yang memberi pelayanan mudah kan cepat laku,” jelas Syahril.
Syahril menuturkan BPRS memang mengalami kendala dalam mengembangkan teknologi informasi karena terbatasnya biaya, sementara pengembangan teknologi informasi membutuhkan dana besar. “Jadi memang harus ada inisiator misalnya dari otoritas atau yang lainnya untuk membuat teknologi informasi bersama,” katanya.
OJK menilai pengembangan teknologi informasi yang dilakukan sendiri oleh satu bank tidak akan cukup efisien karena skala usaha yang masih sangat kecil. Untuk itu, diperlukan kerja sama dengan bank lain yang lebih besar atau dengan beberapa bank lain. Hal tersebut dinilai akan menurunkan beban biaya per unit produk/jasa layanan yang ditanggung masing-masing bank.