Keinginan pemerintah untuk membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mendapat sambutan positif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
“Keuangan syariah akan semakin berkembang jika dipimpin langsung oleh presiden,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/1).Baca: Pemerintah Segera Bentuk KNKS.
Muliaman mengakui bahwa perkembangan industri keuangan syariah Indonesia masih belum memuaskan, bahkan masih jauh dibawah potensi Malaysia. “Tidak mungkin dalam waktu dekat kejar Malaysia, tapi 5-10 tahun, bukan hal yang tidak mungkin kita bisa mengejar Malaysia,” tukasnya.
Menurutnya, potensi pembiayaan industri keuangan syariah yang masih 4,5 persen diharapkan bisa menyaingi Malaysia yang sudah 21 persen. Dan berdasarkan data yang dimiliki OJK, sampai dengan Desember 2015, dari total kredit senilai Rp 4.000 triliun, yang dibiayai dengan pembiayaan dari industri keuangan syariah baru mencapai Rp 280 triliun atau hanya 7 persen. Ini menandakan bahwa potensi pembiayaan dari industri keuangan syariah sampai saat ini masih besar.
“Makanya, dengan dibentuk KNKS ini, kami harapkan industri keuangan syariah bisa ikut biayai, terutama untuk jalan tol dan lainnya,” kata Muliaman. Baca: Jokowi Dukung Penuh Pengembangan Komite Ekonomi Syariah.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, juga menyambut positif pembentukan KNKS. Agus berharap pembentukan komite tersebut dapat membuat koordinasi lebih baik antara otoritas pengelola dan pengatur industri keuangan umum dan syariah serta pelaku usaha.
Menurut Agus, dengan pola kordinasi tersebut diharapkan proses pendalaman pasar keuangan menjadi lebih mudah dilakukan. “Diharapkan akses kita terhadap dana untuk pembiayaan pembangunan semakin terbuka,” ujar Agus. Baca: KNKS Kekuatan Ekonomi Syariah Indonesia.
Sampai 12/2015, dari total kredit Rp4000 T, yang dibiayai #KeuanganSyariah baru 7%. Click To Tweet