Laku Pandai menjadi cara bagi perbankan nasional untuk mendukung keuangan inklusif.
Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) adalah cara bagi perbankan nasional untuk penetrasi ke pasar mikro hingga ke pelosok-pelosok daerah. Namun, Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mukhaer Pakanna menilai, Laku Pandai turut memperlemah kekuatan koperasi yang ada di masyarakat.
“Apabila program Laku Pandai ini tidak di-monitoring secara serius dikhawatirkan akan terjadi pelarian modal atau capital flow dari daerah ke kota yang dampaknya akan terjadi inflasi diberbagai daerah. Maka dari itu, perlu sekali evaluasi kebijakan program Laku Pandai yang dilakukan oleh pemerintah,” ujar Mukhaer dalam siaran pers yang diterima MySharing, Senin (11/7).
Mukhaer menekankan, sebenarnya mengefektifkan peran dan fungsi koperasi saja dalam keuangan inklusif juga merupakan tujuan program Laku Pandai. “Tinggal bagaimana antara OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM bisa berkolaborasi, tapi ini tidak terjadi,” tukasnya.
Menurutnya, kehadiran Laku Pandai merupakan ancaman serius bagi pengembangan koperasi dan sekaligus bukti dari ketidakberpihakan pemerintah terhadap koperasi. Oleh karena itu, MEK Muhammadiyah akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang perlunya meneguhkan kembali koperasi sebagai jati diri ekonomi bangsa.
“Apalagi konstitusi memberikan amanah dalam UUD 1945 pasal 33 dimana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian segala aktifitas ekonomi baik produksi, distribusi dan konsumsi diselenggarakan berdasarkan asas ekonomi kekeluargaan dan kegotong royongan,” pungkas Mukhaer.