KNKS Bisa Berperan dengan Bekerja Secara Efektif

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) bisa memainkan peranan dalam menjawab tantangan eksternal industri keuangan syariah Indonesia.

Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics and Development Farouk Alwyni mengatakan, KNKS bisa berperan dalam mendorong industri keuangan syariah dengan bekerja secara efektif. Salah satu peran penting adalah dengan menjawab tantangan-tantangan eksternal yang menghadang industri keuangan syariah.

“KNKS bisa memainkan peranan dalam menjawab tantangan-tantangan eksternal seperti kurangnya dukungan kebijakan yang memihak perkembangan keuangan syariah, masih minimnya kesadaran masyarakat Muslim Indonesia untuk mulai menggunakan produk-produk berbasis syariah, dan lingkungan regulasi yang terkesan lebih birokratis ketimbang lembaga keuangan konvensional,” ujarnya.

Selain itu, tambahnya, KNKS juga perlu mengoptimalkan posisinya dalam mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan terkait dengan perubahan-perubahan kebijakan pemerintah yang diperlukan, baik yang bersifat langsung terhadap industri keuangan Syariah maupun yang tidak langsung.

“Di samping itu, KNKS juga bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap instrumen keuangan syariah yang bersifat langsung, misalnya optimalisasi aset wakaf yang sebenarnya bisa di lakukan dengan menerapkan pendekatan Public-Private-Partnership (PPP),” pungkas Farouk.

Di awal tahun ini pemerintah meresmikan pembentukan KNKS. Tak tanggung-tanggung komite ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, yang akan memantau penerapan masterplan pengembangan keuangan syariah. KNKS merupakan suatu komite koordinasi kebijakan yang beranggotakan wakil pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian BUMN, Bappenas, dan kementerian terkait, serta otoritas yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.