Keuangan syariah mulai bergerak masuk ke sektor infrastruktur. Niat pemerintah Indonesia, Turki dan Islamic Development Bank (IDB) membangun bank infrastruktur syariah menjadi pemicunya.
Bank hasil kolaborasi pemerintah dan lembaga keuangan ini diyakini akan semakin memperluas penggunaan surat utang syariah (sukuk) untuk proyek-proyek infrastruktur yang kini gencar dibangun negara-negara mayoritas Muslim.
Menurut Asian Development Bank (ADB), kawasan Asia sedikitnya membutuhkan dana US$ 800 miliar setiap tahun untuk mendanai infrastruktur selama 10 tahun ke depan. Sejauh ini masalah-masalah politik, teknis dan legal sayangnya masih membelenggu pendanaan infrastruktur yang berbasis syariah.
Melihat hambatan yang ada, pemerintah Indonesia, Turki dan IDB tergerak untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pemerintah Indonesia dan Turki berjanji akan mengucurkan modal sedikitnya US$ 300 juta untuk dijadikan modal pendirian bank baru tersebut.
“Untuk saat ini kami yang mendirikannya, namun kemudian kami minta yang lain untuk bergabung,” kata Menteri Keuangan Indonesia Bambang Brodjonegoro seperti dikutip laman Dawn.
Sementara itu IDB tengah berdiskusi dengan pejabat China untuk menjajal potensi penggunaan keuangan syariah oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang akan didirikan oleh Beijing.
Mohd Effendi Abdullah, wakil presiden senior AmInvestment Bank, salah satu arranger sukuk terkenal di Malaysia, mengatakan meningkatnya penerbitan sukuk bertenor jangka panjang akan membantu penetapan standar harga untuk infrastruktur masa depan.
Pada bulan April, pemerintah Malaysia menerbitkan sukuk US$ 500 juta dengan tenor 30 tahun. Ini adalah sukuk pertama di dunia dengan tenor terpanjang.