Sinergi antara lembaga riset dengan otoritas menjadi hal penting untuk menghasilkan kebijakan berbasis riset.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) rutin menggelar Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah, namun hasil riset dari forum tersebut dinilai belum banyak yang mewujud dalam membantu penyusunan kebijakan.
“Seharusnya itu (hasil riset) menjadi masukan tapi selama ini saya melihat belum banyak diturunkan menjadi kebijakan dari hasil riset itu, padahal kalau layak dan perlu diterapkan harusnya diakomodasi dan diterima untuk menjadi kebijakan,” ujar Ketua I IAEI Agustianto. Baca: ‘Pengembangan Perbankan Syariah Harus Berbasis Riset’
Menurutnya, saat ini pengetahuan di bidang keuangan syariah berkembang cukup cepat dan harus sejalan dengan kebutuhan industri. Ia menyontohkan riset mengenai akad ijarah mausufah bi dzimmah (akad sewa dimana barang yang akan disewakan belum ada wujudnya), yang saat ini belum terlalu diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. “Pengembangan ilmu kan menghendaki itu diterapkan, tapi di lapangan secara aturan belum ada padahal produk itu sangat dibutuhkan,” tukas Agustianto.
OJK sendiri berupaya meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga riset domestik maupun internasional. Sebagaimana termuat dalam Roadmap Perbankan Syariah 2015-2019, langkah itu dilakukan dalam rangka mencapai sinergi kebijakan perbankan syariah, termasuk dalam perumusan dan operasionalisasi fatwa. Baca: Peran Ormas Islam Kembangkan Keuangan Syariah
Riset dan kajian yang dilakukan pun seharusnya mengacu pada arah kebijakan pengembangan perbankan syariah, yang mempertimbangkan kebutuhan industri dan kebijakan otoritas maupun pemerintah dalam merespon kondisi dan perkembangan terkini maupun arah ke depan terkait perbankan syariah. Dalam Roadmap Perbankan Syariah, sinergi antara regulator dengan lembaga pendidikan/riset pun akan terus berjalan selama program kerja roadmap berlangsung.