Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Hendri Saparini (ujung kiri). foto:MySharing.

Politik Pemerintah, Kekuatan Kembangkan Ekonomi Syariah

Tidak akan mungkin mengembangkan ekonomi syariah tanpa komitmen eksekutif.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Hendri Saparini mengatakan, upaya mengembangkan ekonomi syariah dibutuhkan keinginan politik dari pemerintah. Hal ini merupakan aspek penting untuk mengembangkan perekonomian syariah di Indonesia.

”Jadi menurut saya, political will” paling penting. Karena tidak akan mungkin mengembangkan ekonomi syariah tanpa eksekutif yang menjadi panglima,” kata Hendri dalam diskusi bertajuk “Prospek Indonesia sebagai Pusat Keuangan Syariah Global”, di Jakarta, Jumat (3/11).

Menurut dia,  upaya mengembangkan perekonomian syariah memerlukan komitmen bersama pada tataran tertinggi untuk kemudian diterjemahkan ke dalam progam-program nasional. Terpenting lagi, pemerintah juga perlu memperhatikan pengembangan perekonomian syariah dari sisi riil.

”Ekosistem halal perlu untuk segera diciptkan di Indonesia, misalnya menyediakan kontainer dan pelabuhan halal untuk kepentingan perdagangan lintas negara,” ungkapnya.

Karena ditegaskan dia, selain gelombang dari masyarakat untuk bersyariah juga perlu dikanalisasi untuk masuk ke dalam perekonomian agar mampu memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian ekonomi syariah.

Dalam  tataran ekonomi global, jelas dia, volume industri halal global pada 2015 mencapai 3,84 triliun dolar AS dan diperkirakan mencapai 6,38 triliun dolar AS pada 2021.

Segera ciptakan ekosistem halal di Indonesia Click To Tweet

Sementara, dilihat dari skor Global Islamic Economy Indicator 2016-2017, daya saing ekonomi syariah Indonesia hanya menempati peringkat 10, atau tertinggal dari Malaysia dan negara-negara Timur Tengah.

More Stories
BNI Syariah Kerjasama KSEI Layani Rekening Dana Nasabah