Ekonomi Syariah Jauh Lebih Kompleks

Bukan kitanya tidak syariah tapi tidak paham konsep syariah.

Pungky Sumadi,  Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan menyebutkan, beberapa tahun lalu ada usaha dari Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Kuangan (Kemenkeu) untuk perperbaiki sistem keuangan syariah.

Tahun 2000 sudah dirintis untuk mengembangkan perbankan syariah tetapi kata Pungky,  pada waktu itu inisiatif dari BI melihat tidak cukup hanya perbankan. Sehingga Kemenkeu memasukkan sistem keuangannya juga ke pasar modal, asuransi, dan lainnya.

Beberapa perkembangan menunjukkan bahwa ternyata fungsi koordinasi diantara kementerian atau lembaga masih sulit untuk dilaksanakan. Pada sekitar tahun 2012, Bappenas mencoba mengkoordir usaha pengembangan  syariah dengan mengadakan studi yang lumayan konprehensif mengenai sistem keuangan Indonesia.

Ternyata jelas Pungky, bergerak untuk memajukan keuangan syariah itu tidak mudah. Seperti  pengalaman  mendirikan Bank Muamalat itu juga membutuhkan bertahun-tahun hingga bisa berdiri.

“Bukannya karena kitanya tidak syariah tetapi barangkali kita sendiri tidak paham sebetulnya konsep syariah itu seperti apa yang mau dibangun,” kata Pungky dalam sambutannya pada seminar Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2018 bertajuk “Ekonomi dan Keuangan sebagai Arus Baru Perekonomian Indonesia” di Pusat Studi Jepang UI, Depok, Selasa (5/12).

Jadi lanjutnya, prinsip-prinsip apa yang harus dibangun sehingga bisa mendorong sistem keuangan syariah lebih baik. Dan setelah 2,5 tahun berhasil mengalang dana, serta IDB membantu dalam penyusunan studi itu yang akhirnya kenal dengan Masterplan Arsitektur Kuangan Syariah Indonesia.

Dalam dokumen itu ada pembahasan yang rinci bagaimana sistem perbankan, asuransi, pasar modal dan industri non bank syariah yang selama ini ada bisa dikembangkan.Misalnya,  dari kecukupan modalnya,  sosialisasi, tata kelola, IT, SDM, dan lainnya.

Lucunya, kata Pungky, mengenai SDM ini. Padahal di Indonesia ada 128  perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi atau keuangan syariah. Tetapi industri keuangan syariah cenderung tidak mau  menerima lulusan dari program studi keuangan syariah.

Alasannya adalah karena kualitasnya tidak sebaik dari program lain yang ada di fakultas ekonomi PEBS, misalnya.

“Dari sini kami melihat ada persoalan besar yang terjadi. Nah, masterplan sektor keuangan syariah mencoba menyelesaikan masalah ini,” ucapnya.

Di Indonesia ada 128 perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah Click To Tweet

Pungky pun mencoba mendatangi  departemen kementerian agama untuk melihat apakah ada unit kerja yang mengembangkan pendidikan keuangan atau ekonomi syariah. Ternyata tidak ada, tapi punya Dirjen Bimas Islam.

Ternyata menurutnya, bukan pendidikan kurikulum yang harus dibereskan tetapi lingkungannya. Karena di kementerian agama juga tidak ada. Ini adalah kewenangan dari masing-masing perguruan tinggi.

“Jadi menunjukkan gejala bahwa pasar itu dibiarkan bergerak untuk mengelola dirinya sendiri.Artinya dunia pendidikan ekonomi dan keuangan syariah kita dibiarkan bergerak untuk maju berkembang dengan kekuatannya sendiri,” tukasnya.

Inilah ungkap dia,  analogi yang  temukan di sistem keuangan syariah. Dimana banyak bank-bank besar memberikan modal kemudian dibiarkan berkembang sesuai dengan kekuatan sendiri tanpa dibantu lagi. Baru belakang-belakang ini misalnya BSM menyuntikan uang lagi itupun setelah ada kejadian.

“Kejadiannya, misalnya tata kelola kurang baik, NPL ketinggian. Setelah itu suntik lagi-suntik lagi. Tetapi bukan gerakan secara sistematis yang dirancang untuk mengembangkan keuangan syariah,” katanya.

Ternyata sebut dia, perbankan syariah  itu mainnya di bisnis ritel, seperti pembiayaan motor dan lainnya. Tapi datanya sudah 23 juta nasabah. Sayangnya kata dia, mainnya di pembiayaan kecil bukan sektor besar. Jadi ada persoalan besar yang perlu dibenahi dan dikembangkan ke depan sehingga masterplan keuangan sysriah itulah dibangun.

“Hati kecil kami di Bappenas melihat nggak mungkin kita hanya mendorong keuangan syariahnya kalau misalnya ekonomi riilnya tidak digandeng,” kata Pungky.

Akhirnya jelas dia, disiapkan satu unit dalam sebuah lembaga yang dibentuk untuk mengawal berbagai macam rekomendasi perbaikan sistem keuangan syariah. Lembaga itu Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Ekonomi syariah jauh lebih kompleks dibandingkan keuangan syariah Click To Tweet

Tujuan dibentuk KNKS untuk mengawal perjalanan sistem perbaikan keuangan syariah Indonesia. Disini kita titipkan satu unit kerja yang nanti mendorong, mengadvokasi, mempromosikan, menyosoalisasi, dan fasilitator pengembangan ekonomi riilnya.

“Kenapa tidak dibuatkan sekaligus masterplannya. Karena ide itu muncul belakangan. Ekonomi syariah jauh lebih kompleks dibandingkan keuangan syariah,” pungkas Pungky.

More Stories
Telkom Dukung Industri Halal Nasional