BPKH Targetkan Dana Kelolaan Haji Rp 150 Triliun

Tahun depan dana haji akan dialihkan ke BPKH, paling lama akhir Februari.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BKPH) untuk mengelola dana haji agar semakin bermanfaat bagi umat. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pasal 28.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu mengatakan, mulai April 2018, BPKH diharapkan sudah bisa melaksanakan penempatan dan investasi dana haji. Kini, BPHK masih menunggu hasil audit dana haji oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Menurut dia, saat ini dana haji masih ada di tengah-tengah belum dipindahkan dari Kementeriaan Agama (Kemenag) ke BPKH, namun sudah teraudit. “Tahun depan baru dialihkan dananya, kira-kira paling lama akhir Februari,” kata Anggito, di Jakarta, Kamis (21/12).

Dia menyebutkan, per Desember 2017 dana haji sudah mencapai Rp 96,6 triliun. Yaitu terdiri dari Dana Abadi Umat sebesar Rp 3,1 triliun dan sebanyak Rp 93,5 triliun merupakan setoran jamaah serta manfaat. Anggito menargetkan sampai 2020, BPKH bisa menghimpun dana kelolaan haji hingga Rp 150 triliun.

Jumlah dana kelolaan haji Indonesia menurut Anggito, masih kalah dengan Malaysia. Tabungan Haji Malaysia sampai hari ini dana kelolanya sudah mencapai Rp 200 triliun,sedangkan Indonesia separuhnya.

Adapun rencana strategis yang akan dilakukan BPKH, dijelaskan dia, akan mempertimbangkan berbagai hal, baik aspek, regulasi, dan operasional, pengelolaan keuangan haji

Hal ini sesuai dengan mandate UU 34/2014, yakni BPKH akan melaksanakan pengelolaan keuangan haji. “Tentunya sesuai prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, transparan, dan akuntable,” jelas Anggito.

Per Desember 2017 dana haji sudah mencapai Rp 96,6 T Click To Tweet

More Stories
Arie K. Untung bersama isteri memamerkan kartu pembiayaan syariah, Hasanah Card. Foto: Akun Facebook Arie K. Untung
Ketika Arie Untung Banggakan Hasanah Card